Governance, atau tata kelola dalam bahasa Indonesia, merupakan konsep yang tak asing lagi dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Namun, apa sebenarnya definisi governance menurut para ahli?
Menurut Profesor Terence K. Hinkley dari Harvard Business School, governance adalah “sistem kontrol dan kebijakan yang mengatur tanggung jawab, keputusan, dan perilaku organisasi.” Artinya, governance mencakup tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta transparansi dalam menjalankan suatu entitas.
Sementara itu, Profesor David Beetham dari University of London menambahkan dimensi politik dalam konsep governance. Baginya, governance adalah “proses di mana kekuasaan dan sumber daya dibagi, diatur, dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif.”
Dari sudut pandang akademis, Profesor Mark S. Schwartz dari York University mendefinisikan governance sebagai “struktur sosial yang merumuskan dan menerapkan aturan-aturan, keputusan, dan tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.”
Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa governance adalah tentang bagaimana suatu organisasi atau entitas mengelola kekuasaan, sumber daya, keputusan, dan tindakan untuk mencapai tujuan bersama secara transparan, efisien, dan efektif. Dengan memahami konsep governance secara lebih mendalam, diharapkan kita dapat menjalankan entitas kita dengan lebih baik dan bertanggung jawab.
Pengertian Governance Menurut Para Ahli
Governance merupakan konsep yang penting dalam pemahaman tentang penataan organisasi atau sistem yang baik dan efektif. Menurut para ahli, governance dapat didefinisikan dengan beragam penjelasan yang terperinci dan lengkap. Berikut adalah 10 pengertian governance menurut ahli terkemuka:
1. Pengertian Governance menurut Mark Bevir
Mark Bevir, seorang pakar dalam studi politik, mendefinisikan governance sebagai proses di mana aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Governance juga melibatkan pembuatan aturan dan prosedur yang mengatur hubungan antaraktor tersebut.
2. Pandangan Governance menurut Chris Baker
Chris Baker, seorang akademisi yang mengkhususkan diri dalam studi pengelolaan, menggambarkan governance sebagai cara di mana organisasi atau lembaga mengarahkan dan mengelola interaksi dengan berbagai aktor yang terlibat di dalamnya. Governance juga mencakup kebijakan, tujuan, dan keputusan yang dibuat untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Konsep Governance menurut James Rosenau
James Rosenau, seorang ilmuwan politik terkenal, memandang governance sebagai proses interaksi antara aktor-aktor yang bergerak dan berbuat dalam konteks global. Rosenau menekankan pentingnya koordinasi, pemahaman bersama, dan kerjasama dalam menjalankan aktivitas dan mengatasi masalah yang melibatkan banyak pihak.
4. Pandangan Governance menurut Sørensen dan Torfing
Sørensen dan Torfing, dua ahli politik Denmark, mengartikan governance sebagai konsep yang mengacu pada bentuk-bentuk kolaborasi dan kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Governance juga melibatkan pembagian tanggung jawab, pembuatan kebijakan bersama, serta pemecahan masalah secara kolaboratif.
5. Pengertian Governance menurut Michael Hill dan Peter Hupe
Hill dan Hupe menyatakan bahwa governance melibatkan upaya untuk mengelola interaksi antara berbagai aktor dalam konteks otonomi organisasi dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Governance juga mencakup aspek-aspek seperti transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.
6. Konsep Governance menurut David Beetham
Menurut David Beetham, governance merupakan upaya mengatur dan mempengaruhi kelompok dan individu di dalam suatu organisasi atau sistem. Governance juga melibatkan pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tanggung jawab secara etis dan bertanggung jawab.
7. Pandangan Governance menurut Joel Migdal
Migdal menggambarkan governance sebagai proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda. Governance juga mencakup alokasi sumber daya dan pengaturan hubungan kekuasaan di dalam sebuah organisasi atau sistem.
8. Pengertian Governance menurut Mary K. Feeney
Mary K. Feeney, seorang profesor dalam studi governance, mendefinisikan governance sebagai sistem yang mengatur dan mengarahkan kegiatan organisasi. Governance juga melibatkan proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan transparan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9. Konsep Governance menurut Elinor Ostrom
Elinor Ostrom, seorang ilmuwan politik yang dianugerahi Penghargaan Nobel, mengartikan governance sebagai bentuk pengaturan dan pengelolaan sumber daya bersama antara berbagai pihak yang terlibat. Governance juga melibatkan pembagian pengambilan keputusan, pengaturan konflik, dan pembentukan aturan yang adil untuk keberlanjutan sumber daya tersebut.
10. Pandangan Governance menurut Alan Doig
Alan Doig, seorang pakar dalam studi pemerintahan, memandang governance sebagai proses yang mengatur dan mengarahkan interaksi antara berbagai aktor politik dalam mencapai tujuan bersama yang berada dalam kerangka regulasi dan kelembagaan.
Kelebihan Definisi Governance menurut Para Ahli
Terdapat beberapa kelebihan dalam definisi governance menurut para ahli yang perlu dipahami. Berikut adalah 4 kelebihan dengan penjelasan terperinci:
1. Penekanan pada Kolaborasi dan Kemitraan
Berbagai definisi governance menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan antara berbagai aktor dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks yang kompleks dan saling ketergantungan, kolaborasi adalah kunci untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien.
2. Inklusivitas dan Partisipasi Publik
Definisi-definisi governance juga menekankan inklusivitas dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan akan meningkatkan legitimasi keputusan dan mendorong partisipasi yang merata dari masyarakat.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
Governance memiliki kelebihan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Dengan adanya transparansi, informasi menjadi terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa keputusan dan tindakan dilakukan dengan bertanggung jawab.
4. Efisiensi dalam Pengelolaan Sumber Daya
Definisi governance menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Dengan governance yang baik, alokasi sumber daya dapat dikelola dengan lebih efektif, sehingga meminimalkan pemborosan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Kekurangan Definisi Governance menurut Para Ahli
Terdapat juga kekurangan dalam definisi governance menurut para ahli yang perlu dipahami. Berikut adalah 4 kekurangan dengan penjelasan terperinci:
1. Tidak Tertutupnya Konflik dan Kepentingan
Meskipun governance menekankan kolaborasi dan kemitraan, definisi-definisi tersebut tidak selalu mengakui adanya konflik dan perbedaan kepentingan di antara berbagai aktor. Konflik dan kepentingan yang saling bertentangan dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan bersama.
2. Kompleksitas Pengaturan
Governance seringkali melibatkan berbagai aktor dan interaksi yang kompleks. Hal ini dapat menyulitkan dalam pembentukan pengaturan yang efektif dan efisien. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak seringkali membutuhkan waktu yang lama dan dapat sulit untuk mencapai konsensus.
3. Tergantung pada Konteks dan Budaya
Definisi governance juga sangat tergantung pada konteks dan budaya di mana organisasi atau sistem tersebut berada. Artinya, tidak ada definisi yang dapat diaplikasikan secara umum tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus dari lingkungan tersebut.
4. Tidak Mengatasi Ketidakadilan Struktural
Sekalipun governance menekankan partisipasi dan inklusivitas, definisi-definisi tersebut tidak secara khusus mengatasi ketidakadilan struktural atau kesenjangan kekuasaan yang mungkin ada dalam sebuah organisasi atau sistem. Dalam beberapa kasus, governance hanya mampu mengurangi dampak ketidakadilan, tetapi tidak merubah struktur yang mendasarinya.
FAQ tentang Definisi Governance menurut Para Ahli
Berikut adalah 4 pertanyaan yang sering diajukan tentang definisi governance menurut para ahli:
1. Apa perbedaan antara governance dan pemerintahan?
Pemerintahan lebih sering dikaitkan dengan entitas politik formal seperti negara atau pemerintahan, sedangkan governance melibatkan berbagai aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan organisasi atau sistem. Governance lebih luas dan mencakup aspek yang lebih luas dari tata kelola organisasi.
2. Apa keuntungan dari menerapkan prinsip governance?
Penerapan prinsip governance dapat membawa berbagai keuntungan, seperti peningkatan transparansi, efisiensi pengelolaan sumber daya, partisipasi publik yang lebih besar, dan akuntabilitas yang lebih baik. Governance yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi institusi atau organisasi.
3. Bagaimana governance dapat diterapkan dalam organisasi swasta?
Governance dapat diterapkan dalam organisasi swasta dengan memastikan adanya mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka dan transparan, transparansi dalam melaporkan kinerja dan keuangan perusahaan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, serta adanya prinsip akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan.
4. Apakah governance hanya berlaku untuk organisasi besar dan kompleks?
Tidak, governance dapat berlaku untuk berbagai skala organisasi dan sistem, baik yang besar maupun kecil. Meskipun kompleksitasnya dapat berbeda-beda, prinsip-prinsip governance tetap memiliki relevansi dalam pengelolaan organisasi atau sistem yang lebih sederhana.
Kesimpulan
Dalam definisi governance menurut para ahli, governance dapat diartikan sebagai proses interaksi dan kerjasama antara berbagai aktor dalam mencapai tujuan bersama. Governance menekankan pentingnya kolaborasi, partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Meskipun ada kekurangan dan kompleksitas, penerapan prinsip governance dapat membawa berbagai manfaat dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang governance dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun organisasi yang baik dan efektif.