Korupsi, siapa yang tidak tahu kata itu? Sudah banyak cerita dalam sejarah tentang kejahatan yang satu ini. Namun, apa sebenarnya definisi korupsi menurut para ahli?
Menurut Prof. Dr. Sofyan Djalil, korupsi adalah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memperkaya diri sendiri atau golongan tertentu.
Sementara itu, menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, korupsi adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negara atau swasta yang merugikan negara, masyarakat, dan/atau perusahaan.
Ahli psikologi, Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, mengatakan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku.
Dengan berbagai definisi tersebut, tampak jelas betapa merusaknya korupsi bagi bangsa dan negara. Maka, sudah saatnya kita semua bersama-sama untuk melawan korupsi dan menjaga integritas sebagai warga negara yang baik.
Pengertian Definisi Korupsi Menurut Para Ahli
Korupsi merupakan tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dengan merugikan kepentingan publik atau organisasi tempat pelaku bekerja. Definisi korupsi dapat bervariasi menurut para ahli yang mengkaji fenomena ini. Berikut ini adalah 10 pengertian korupsi menurut para ahli terkemuka, lengkap dengan penjelasan terperinci.
1. Robert Klitgaard
Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah perilaku pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan menerima suap atau menghindari tugasnya demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu.
2. Transparency International
Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang merugikan kepentingan publik dan melanggar prinsip-prinsip moral, etika, hukum, serta tata kelola yang baik.
3. World Bank
Menurut World Bank, korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan publik atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang merugikan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara.
4. Fredric Altman
Fredric Altman mengartikan korupsi sebagai kegiatan ilegal yang melibatkan pemerasan, penyuapan, manipulasi kontrak, dan penyalahgunaan kepercayaan, dengan tujuan untuk menciptakan keuntungan pribadi.
5. Danila Serafimova
Menurut Danila Serafimova, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau akses terhadap sumber daya publik untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, yang merugikan kepentingan umum.
6. Susan Rose-Ackerman
Susan Rose-Ackerman mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik atau jabatan demi keuntungan pribadi atau kelompok, dengan mempengaruhi tindakan pemerintah yang mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak optimal.
7. Edward White
Menurut Edward White, korupsi adalah perilaku yang melanggar kewajiban rasional dan moral, dengan menggunakan jabatan atau status sosial untuk mempengaruhi keputusan yang merugikan kepentingan umum.
8. Peter Rooke
Peter Rooke mengartikan korupsi sebagai tindakan atau kegiatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan uang, penyuapan, atau kecurangan lainnya, yang bertujuan untuk menciptakan keuntungan pribadi.
9. Mohamad Hatta
Menurut Mohamad Hatta, korupsi adalah penggunaan wewenang seorang pejabat negara atau pegawai negeri untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, dengan melanggar kewajiban dan melakukan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara atau barang milik negara.
10. Ramlan Surbakti
Ramlan Surbakti mendefinisikan korupsi sebagai praktik penyalahgunaan wewenang, posisi, atau jabatan, yang dilakukan oleh seorang pejabat negara atau pihak lain yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang merugikan kepentingan umum.
Kelebihan Definisi Korupsi Menurut Para Ahli
Di antara banyaknya definisi korupsi yang dikemukakan oleh para ahli, terdapat beberapa kelebihan yang patut diperhatikan dalam memahami fenomena korupsi. Berikut ini adalah 4 kelebihan dari definisi korupsi menurut para ahli.
1. Merangkul Aspek Sosial dan Politik
Banyak definisi yang mencakup aspek sosial dan politik dalam fenomena korupsi. Hal ini penting karena korupsi merupakan masalah struktural yang berkaitan erat dengan sistem sosial dan politik suatu negara.
2. Menekankan Penyalahgunaan Kekuasaan
Hampir semua definisi menyebutkan bahwa korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak terlepas dari posisi atau jabatan yang dimiliki oleh pelaku.
3. Mengakui Dampak Merugikan
Definisi korupsi umumnya mencakup pengakuan bahwa korupsi merugikan kepentingan publik. Ini menunjukkan kesadaran para ahli bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara atau pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.
4. Menyertakan Aspek Etika dan Moral
Banyak definisi korupsi menekankan bahwa korupsi melibatkan pelanggaran prinsip-prinsip etika, moral, dan tata kelola yang baik. Ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya masalah hukum, tetapi juga masalah akhlak dan nilai.
Kekurangan Definisi Korupsi Menurut Para Ahli
Walaupun beberapa definisi korupsi memiliki kelebihan, namun terdapat juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah 4 kekurangan dari definisi korupsi menurut para ahli.
1. Tidak Mengakui Bentuk Korupsi yang Lebih Halus
Banyak definisi korupsi yang hanya mencakup bentuk korupsi yang kasar dan terbuka. Definisi ini tidak memasukkan bentuk korupsi yang lebih halus, seperti nepotisme atau konflik kepentingan.
2. Fokus pada Keuntungan Pribadi atau Kelompok Tertentu
Beberapa definisi hanya menekankan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu sebagai motivasi utama korupsi. Namun, terdapat juga kasus korupsi di mana motivasi utamanya bukanlah keuntungan materi, tetapi kekuasaan atau pengaruh.
3. Tidak Mencakup Korupsi di Sektor Swasta
Banyak definisi korupsi yang terkait dengan sektor publik, sehingga tidak mencakup korupsi yang terjadi di sektor swasta. Padahal, korupsi juga dapat terjadi dalam bentuk penyuapan antara perusahaan swasta, kontraktor, atau nasabah dengan pihak yang memiliki kekuasaan.
4. Tidak Spesifik pada Konteks Budaya dan Sejarah
Beberapa definisi korupsi bersifat universal dan tidak mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah suatu negara. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dan penanganan korupsi antara negara-negara.
FAQ tentang Definisi Korupsi Menurut Para Ahli
1. Apa saja faktor-faktor yang memicu terjadinya korupsi?
Faktor-faktor yang memicu terjadinya korupsi antara lain kelemahan sistem tata kelola, rendahnya pendidikan dan moralitas masyarakat, ketimpangan kekayaan dan distribusi kekuasaan, serta budaya yang menghargai korupsi.
2. Bagaimana mengatasi korupsi?
Mengatasi korupsi membutuhkan pendekatan yang holistik, antara lain dengan memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum, mendorong keterbukaan dan transparansi, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan.
3. Mengapa korupsi dianggap merugikan pembangunan suatu negara?
Korupsi merugikan pembangunan suatu negara karena menghambat alokasi sumber daya yang optimal, merusak tata kelola yang baik, mengurangi investasi, melemahkan kepercayaan publik, dan menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.
4. Bagaimana peran individu dalam pencegahan korupsi?
Peran individu dalam pencegahan korupsi sangat penting, dimulai dari integritas pribadi, penolakan terhadap tindakan korupsi, melaporkan dugaan tindakan korupsi, dan mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga yang berwenang.
Kesimpulan
Definisi korupsi menurut para ahli menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi merugikan kepentingan publik, merusak tata kelola yang baik, dan menghambat pembangunan suatu negara. Meskipun terdapat kekurangan dalam beberapa definisi korupsi, namun pemahaman akan definisi korupsi yang beragam dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bersama-sama berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi demi terwujudnya masyarakat yang adil, transparan, dan berkualitas.