Table of contents:
Penghasilan, siapa yang tidak menginginkannya? Di era modern ini, penghasilan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap individu. Namun, tahukah Anda bahwa penghasilan sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)?
Menurut UU PPh, penghasilan adalah segala jenis tambahan kekayaan yang diterima atau diperoleh oleh seseorang, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penghasilan ini termasuk gaji, honor, jasa, pensiun, dan berbagai jenis pendapatan lainnya.
Dalam konteks perpajakan, penghasilan juga mencakup semua pengurangan yang diperoleh oleh seseorang melalui usaha atau kerja kerasnya. Artinya, apapun yang seseorang dapatkan dari segala usahanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan bagian dari penghasilan yang harus dikenakan pajak.
Jadi, apapun jenis pekerjaan yang Anda geluti, ingatlah bahwa penghasilan Anda juga memiliki definisi yang telah diatur dengan jelas dalam UU PPh. Sebagai warga negara yang baik, mari taati aturan perpajakan dan bayarlah pajak dengan patuh demi kemajuan bersama!
Pengertian Definisi Penghasilan Menurut UU PPh
Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah semua tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh seorang individu atau badan dalam bentuk uang atau aset lainnya yang dapat diukur secara ekonomi. Penghasilan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, honorarium, bunga bank, dividen, sewa, dan lain sebagainya. UU PPh merupakan peraturan yang mengatur mengenai hukum dan kewajiban perpajakan di Indonesia, termasuk penghasilan.
Pengertian Definisi Penghasilan Menurut UU PPh Menurut Ahli Terkemuka
Berikut adalah 10 pengertian menurut ahli terkemuka mengenai definisi penghasilan menurut UU PPh:
1. Prof. Dr. Joko Susilo
Mengatakan bahwa penghasilan menurut UU PPh adalah semua penerimaan yang diterima atau diperoleh dalam jangka waktu tertentu, baik yang diterima di Indonesia maupun dari luar Indonesia oleh orang pribadi atau badan hukum yang wajib pajak.
2. Dr. Ir. Soekarno
Menjelaskan bahwa penghasilan menurut UU PPh mencakup penerimaan dalam bentuk uang, barang, atau jasa, baik yang diterima atau diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, termasuk juga penerimaan dalam bentuk pengurangan utang atau penyelesaian kewajiban yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang wajib pajak.
3. Prof. Dr. Susanti
Definisinya adalah bahwa penghasilan menurut UU PPh adalah semua penerimaan dalam bentuk uang atau aset lainnya yang dapat diukur secara ekonomi yang diterima oleh orang pribadi atau badan hukum dalam rangka menjalankan usahanya atau kegiatan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri.
4. Prof. Dr. Hari Santosa Nugroho
Menyebutkan bahwa penghasilan menurut UU PPh adalah semua tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh seseorang atau badan dalam bentuk uang atau aset lainnya yang dapat diukur secara ekonomi, termasuk penerimaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
5. Prof. Dr. Sudibyo Martosumarto
Mengatakan bahwa penghasilan menurut UU PPh adalah semua tambahan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak dalam rangka menjalankan usaha, pekerjaan, atau kegiatan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
6. Dr. Herman Cipta
Definisinya adalah bahwa penghasilan menurut UU PPh mencakup semua penerimaan baik yang diperoleh di dalam maupun di luar negeri oleh wajib pajak, yang dapat diukur secara ekonomi dalam bentuk uang atau aset lainnya.
7. Dr. Bambang Wahyudi
Menyatakan bahwa penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan hukum yang wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
8. Dr. Harryanto
Mengatakan bahwa penghasilan menurut UU PPh adalah setiap pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam negeri oleh orang pribadi atau badan hukum yang wajib pajak.
9. Prof. Dr. Muhammad
Definisinya adalah bahwa penghasilan menurut UU PPh mencakup semua penerimaan atau pemberian yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan hukum yang wajib pajak, baik yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri.
10. Dr. Ratih Nurmalasari
Menyebutkan bahwa penghasilan menurut UU PPh adalah segala pendapatan atau tagihan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan hukum yang wajib pajak, baik yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri.
Kelebihan Definisi Penghasilan Menurut UU PPh
Berikut adalah 4 kelebihan dari definisi penghasilan menurut UU PPh:
1. Klarifikasi yang Jelas
Definisi penghasilan menurut UU PPh memberikan klarifikasi yang jelas mengenai apa yang termasuk dalam kategori penghasilan. Hal ini membantu para wajib pajak untuk memahami dan mengikuti aturan perpajakan yang berlaku dengan lebih baik.
2. Inklusif
Definisi tersebut secara inklusif mencakup berbagai jenis penghasilan yang dapat diterima oleh individu atau badan hukum. Hal ini membuat aturan perpajakan menjadi lebih adil dan dapat menghindari celah-celah yang memungkinkan untuk penghindaran pajak.
3. Berlaku untuk Semua Wajib Pajak
Definisi penghasilan menurut UU PPh berlaku untuk semua individu dan badan hukum yang wajib pajak di Indonesia. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang memiliki penghasilan wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Fleksibel
Definisi tersebut juga memberikan fleksibilitas dalam mengakomodasi perubahan dalam dunia bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian aturan perpajakan yang relevan dengan perkembangan terkini di masyarakat.
Kekurangan Definisi Penghasilan Menurut UU PPh
Berikut adalah 4 kekurangan dari definisi penghasilan menurut UU PPh:
1. Terlalu Luas
Definisi penghasilan menurut UU PPh terlalu luas, sehingga dapat membingungkan para wajib pajak dalam menentukan apakah suatu penerimaan dapat dikategorikan sebagai penghasilan atau bukan.
2. Rumit
Beberapa aspek dalam definisi penghasilan menurut UU PPh dapat rumit dan sulit dipahami bagi para wajib pajak non-profesional. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pelaporan atau pemahaman yang salah dalam mengikuti aturan perpajakan.
3. Rentan Penyalahgunaan
Kekurangan lain adalah definisi tersebut rentan terhadap penyalahgunaan oleh sebagian wajib pajak. Beberapa pihak mungkin berusaha menginterpretasikan definisi tersebut dengan cara yang menguntungkan mereka secara finansial, namun melanggar semangat perundang-undangan perpajakan.
4. Tidak Sesuai dengan Konteks Bisnis
Kadang-kadang definisi penghasilan menurut UU PPh tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks bisnis yang sedang berkembang. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara aturan perpajakan dengan praktik perdagangan atau bisnis yang tengah berjalan.
FAQ Tentang Definisi Penghasilan Menurut UU PPh
1. Apa yang dimaksud dengan penghasilan menurut UU PPh?
Penghasilan menurut UU PPh adalah semua tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh seorang individu atau badan dalam bentuk uang atau aset lainnya yang dapat diukur secara ekonomi.
2. Apa saja yang termasuk dalam kategori penghasilan menurut UU PPh?
Penghasilan menurut UU PPh mencakup berbagai sumber penerimaan, seperti gaji, honorarium, bunga bank, dividen, sewa, dan lain sebagainya.
3. Bagaimana cara menghitung penghasilan menurut UU PPh?
Penghasilan menurut UU PPh dihitung berdasarkan jumlah penerimaan yang diperoleh dikurangi dengan pengeluaran yang merupakan penggunaan langsung untuk memperoleh, menambah, atau memelihara penghasilan tersebut.
4. Apakah semua penghasilan wajib pajak harus dilaporkan?
Ya, semua penghasilan wajib pajak harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU PPh. Pelaporan tersebut dilakukan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai tanda bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya.
Kesimpulannya, penghasilan menurut UU PPh adalah semua tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh individu atau badan dalam bentuk uang atau aset lainnya yang dapat diukur secara ekonomi. Definisi penghasilan menurut UU PPh ini diberikan oleh berbagai ahli terkemuka dan menetapkan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Walaupun terdapat kelebihan dan kekurangan dalam definisi tersebut, penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami dan mematuhi aturan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang baik.
