Gaji Petani Pulihkan Sawah kembali menjadi frasa yang terdengar di balai desa, posko bencana, hingga ruang rapat pemerintah daerah di Sumatera. Setelah banjir bandang, longsor, dan luapan sungai merusak hamparan padi di sejumlah kabupaten, perhatian publik bergeser dari sekadar bantuan beras dan sembako menuju satu kebutuhan yang lebih mendasar: bagaimana petani bisa dibayar untuk bekerja memulihkan sawahnya sendiri, cepat, terukur, dan tidak menunggu musim berikutnya habis. Di lapangan, sawah yang tertimbun sedimen, saluran irigasi yang jebol, dan tanggul yang tergerus air tidak akan pulih hanya dengan janji. Ia butuh tangan, alat, dan upah.
Di beberapa titik terdampak, pemulihan lahan pertanian menjadi perlombaan melawan waktu. Jika terlambat, petani kehilangan satu musim tanam, lalu berlanjut pada utang baru untuk bibit, pupuk, dan biaya hidup. Skema gaji kerja pemulihan pun muncul sebagai jalan tengah: negara hadir, tetapi bukan lewat bantuan pasif; melainkan lewat pekerjaan yang dibayar, sehingga petani tetap punya daya beli saat sawah belum menghasilkan.
Gaji Petani Pulihkan Sawah dan peta kerusakan yang berubah tiap hari
Gambaran kerusakan sawah di Sumatera tidak pernah benar benar statis sejak bencana terjadi. Di satu desa, air sudah surut, tetapi lapisan lumpur setinggi betis menyelimuti petakan padi. Di desa lain, aliran sungai masih menggerus tepi tanggul, membuat perbaikan yang dilakukan pagi hari bisa kembali rusak pada malamnya. Karena itu, pendataan menjadi tahap awal yang menentukan, sekaligus yang paling sering menimbulkan perdebatan.
Petugas pertanian di tingkat kecamatan biasanya bergerak bersama perangkat desa dan kelompok tani untuk memetakan luas terdampak, jenis kerusakan, dan kebutuhan alat. Kerusakan dibedakan antara sawah yang hanya tergenang, sawah yang tertutup sedimen, sawah yang kehilangan lapisan topsoil, serta sawah yang sistem irigasinya putus. Kategori ini penting karena menentukan jenis pekerjaan yang dibayar. Menguras genangan berbeda biayanya dengan mengeruk sedimen. Memperbaiki pematang berbeda dengan membangun ulang saluran air.
Gaji kerja pemulihan sering kali disalurkan melalui program padat karya atau skema serupa yang memungkinkan pembayaran harian atau mingguan. Di beberapa lokasi, kelompok tani membentuk tim kerja bergilir. Mereka mengerjakan petakan yang paling parah lebih dulu, lalu berpindah ke petakan lain. Model gotong royong tetap ada, tetapi kini diperkuat oleh kepastian upah, sehingga petani tidak harus memilih antara membantu tetangga atau mencari kerja serabutan di kota untuk menutup kebutuhan rumah.
Di lapangan, tantangan terbesar justru muncul ketika kerusakan tidak merata. Ada petani yang sawahnya hanya rusak ringan, ada yang benar benar hilang tertimbun material. Ketika skema gaji diterapkan, pertanyaan yang muncul adalah siapa bekerja di mana, berapa hari, dan bagaimana memastikan upah tidak memicu kecemburuan. Pemerintah desa dan penyuluh pertanian sering menjadi penengah, menyusun daftar kerja, dan memastikan pembagian jam kerja transparan.
Gaji Petani Pulihkan Sawah sebagai jaring pengaman saat panen hilang
Ketika sawah rusak, bukan hanya hasil panen yang lenyap. Siklus ekonomi desa ikut terganggu. Warung kehilangan pembeli, penggilingan padi kekurangan gabah, buruh tani kehilangan upah harian, hingga transportasi lokal sepi karena tidak ada aktivitas angkut hasil panen. Dalam konteks ini, gaji untuk pemulihan sawah berfungsi sebagai jaring pengaman yang menahan ekonomi desa agar tidak jatuh lebih dalam.
Skema gaji kerja pemulihan memberi dua manfaat sekaligus. Pertama, ia mempercepat pemulihan lahan karena ada tenaga kerja yang fokus dan dibayar. Kedua, ia menjaga konsumsi rumah tangga petani ketika pendapatan dari panen belum ada. Pada banyak kasus, petani yang baru saja terkena bencana tetap harus membayar cicilan motor, kebutuhan sekolah anak, serta biaya kesehatan. Tanpa pemasukan, mereka terpaksa menjual ternak, menggadaikan perhiasan, atau mengambil pinjaman berbunga tinggi.
Di beberapa kabupaten, pembayaran dilakukan per hari kerja dengan besaran yang disesuaikan standar upah lokal. Ada pula skema borongan untuk pekerjaan tertentu, misalnya pengerukan saluran sepanjang sekian meter atau perbaikan pematang dengan volume tertentu. Skema borongan dianggap lebih cepat karena target jelas, tetapi rawan masalah jika pengukuran volume tidak rapi. Sementara skema harian lebih mudah diawasi, namun membutuhkan pencatatan presensi yang ketat.
“Upah pemulihan bukan hadiah, melainkan cara paling masuk akal untuk memastikan petani tidak bangkrut sambil memperbaiki sumber hidupnya sendiri.” Kalimat seperti itu sering terdengar di posko, terutama ketika warga membandingkan bantuan sekali datang dengan kebutuhan kerja berbulan bulan untuk mengembalikan sawah menjadi produktif.
Gaji Petani Pulihkan Sawah dan peran pemerintah daerah yang diuji
Dalam situasi bencana, pemerintah daerah berada di garis depan. Mereka yang pertama menerima laporan, mengaktifkan posko, dan mengoordinasikan dinas terkait. Namun ketika masuk fase pemulihan sawah, tantangan berubah menjadi teknis sekaligus administratif: dari mana anggaran gaji diambil, bagaimana mekanisme pembayarannya, dan bagaimana memastikan program tidak terjebak dalam birokrasi yang lambat.
Sebagian daerah memanfaatkan pos belanja tidak terduga, sebagian menggeser anggaran kegiatan lain, dan sebagian menunggu dukungan pusat. Di sisi lain, dinas pertanian biasanya mendorong penggunaan alat berat untuk mempercepat pengerukan sedimen, tetapi alat berat membutuhkan biaya sewa, operator, dan bahan bakar. Di titik inilah program gaji kerja pemulihan menjadi sensitif: jika alat berat masuk, kebutuhan tenaga manual berkurang; tetapi tanpa alat berat, pekerjaan bisa terlalu lama dan melelahkan.
Kepala daerah sering berada dalam dilema antara kecepatan dan pemerataan. Mengirim alat berat ke satu lokasi bisa menyelesaikan pekerjaan dalam hitungan hari, tetapi menimbulkan pertanyaan dari desa lain yang juga terdampak. Sementara mengandalkan tenaga manual dengan gaji harian memberi kesempatan kerja lebih luas, namun memakan waktu, dan risiko gagal tanam meningkat jika musim bergeser.
Di beberapa tempat, solusi kompromi digunakan: alat berat dipakai untuk pekerjaan paling berat seperti pengerukan sedimen tebal dan pembukaan jalur air, sementara pekerjaan finishing seperti perapian pematang, pembersihan sisa sampah, dan penataan petakan dilakukan oleh petani melalui skema gaji. Pola ini membuat pekerjaan lebih efisien sekaligus mempertahankan lapangan kerja lokal.
Gaji Petani Pulihkan Sawah di tengah kerusakan irigasi dan saluran tersier
Sawah tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada jaringan irigasi dari hulu ke hilir. Bencana di Sumatera kerap merusak saluran primer dan sekunder, tetapi yang paling sering luput dari perhatian adalah saluran tersier yang langsung masuk ke petakan. Saluran tersier ini biasanya dikelola kelompok tani, dan ketika rusak, dampaknya langsung terasa: air tidak masuk, atau justru menggenang tanpa kendali.
Dalam fase pemulihan, pekerjaan yang dibayar sering mencakup pembersihan saluran tersier dari lumpur, ranting, dan sampah plastik yang terbawa banjir. Ada juga pekerjaan memperkuat talud sederhana dengan batu atau karung pasir, serta memperbaiki pintu air kecil yang rusak. Meski terlihat kecil, pekerjaan ini menentukan apakah sawah bisa ditanami tepat waktu.
Masalah muncul ketika kerusakan saluran berada di luar kewenangan desa. Saluran primer biasanya menjadi tanggung jawab instansi lebih tinggi. Jika saluran primer belum pulih, perbaikan tersier tidak banyak membantu. Karena itu, program gaji pemulihan sawah perlu sinkron dengan jadwal perbaikan infrastruktur yang lebih besar. Tanpa sinkronisasi, petani sudah bekerja berhari hari, tetapi air belum bisa dialirkan.
Di beberapa lokasi, penyuluh pertanian berperan sebagai penghubung, membawa data lapangan ke rapat koordinasi lintas dinas. Mereka mendesak agar perbaikan irigasi tidak diperlakukan sebagai proyek terpisah yang menunggu tender panjang, melainkan langkah darurat yang bisa dipercepat dengan metode swakelola atau penunjukan langsung sesuai aturan kebencanaan.
Gaji Petani Pulihkan Sawah dan persoalan benih, pupuk, serta jadwal tanam
Pemulihan fisik sawah hanyalah satu sisi. Setelah lahan kembali siap, petani membutuhkan benih, pupuk, dan kepastian jadwal tanam. Bencana sering merusak lumbung benih lokal, merendam stok pupuk, dan menghancurkan jalan usaha tani sehingga distribusi tersendat. Jika gaji pemulihan diberikan tanpa memastikan input produksi tersedia, petani tetap terjebak pada fase menunggu.
Di beberapa kabupaten, bantuan benih padi disalurkan bersamaan dengan program pemulihan. Namun tantangan teknis muncul ketika sawah tertutup sedimen yang mengubah struktur tanah. Benih yang biasa dipakai mungkin tidak cocok jika kondisi tanah menjadi lebih berat atau lebih asam. Petugas lapangan perlu melakukan uji sederhana, termasuk mengecek pH tanah dan kandungan lumpur. Ini jarang dilakukan secara sistematis karena keterbatasan alat dan waktu.
Pupuk menjadi isu lain. Saat bencana, jalur distribusi bisa terputus. Harga pupuk non subsidi naik, sementara kuota subsidi terbatas. Dalam kondisi seperti ini, gaji pemulihan membantu petani memiliki uang tunai, tetapi tanpa ketersediaan barang, uang tidak menyelesaikan masalah. Karena itu, beberapa daerah mencoba mengintegrasikan pemulihan sawah dengan prioritas distribusi pupuk untuk wilayah terdampak, meski kebijakan seperti ini sering memicu protes dari wilayah lain yang merasa dianaktirikan.
Jadwal tanam juga menjadi pertaruhan. Jika pemulihan melewati batas tertentu, petani harus memutuskan apakah tetap menanam padi atau beralih ke palawija yang lebih cepat panen. Keputusan ini tidak sederhana karena berkaitan dengan kebiasaan, pasar lokal, dan kebutuhan pangan rumah. Dalam beberapa kasus, petani memilih menanam varietas padi genjah untuk mengejar waktu, meski hasilnya tidak selalu maksimal.
Gaji Petani Pulihkan Sawah dan praktik padat karya yang tidak boleh asal bagi
Program padat karya sering dianggap solusi cepat, tetapi di lapangan ia bisa berubah menjadi sekadar pembagian uang jika tidak dirancang dengan disiplin. Pemulihan sawah membutuhkan standar kerja. Pematang harus punya ketinggian dan kepadatan tertentu. Saluran harus punya kemiringan yang tepat agar air mengalir, bukan menggenang. Jika pekerjaan dilakukan asal asalan demi mengejar penyerapan anggaran, sawah akan rusak lagi saat hujan berikutnya.
Karena itu, beberapa kelompok tani meminta adanya pendamping teknis. Pendamping bisa berasal dari penyuluh, tenaga teknis dinas, atau bahkan petani senior yang paham kontur lahan. Mereka menentukan urutan kerja, titik pengerukan, dan cara membuang sedimen agar tidak kembali masuk ke saluran. Di daerah yang dekat sungai, sedimen harus ditaruh di lokasi yang aman agar tidak hanyut lagi.
Pengawasan juga menyangkut pembayaran. Skema gaji harian memerlukan daftar hadir, pembagian jam, dan bukti kerja. Di era digital, beberapa desa mulai memakai dokumentasi foto sebelum sesudah, serta pembayaran non tunai untuk mengurangi potensi kebocoran. Namun di desa yang akses sinyalnya lemah, pembayaran tunai masih dominan. Ini bukan masalah selama transparansi dijaga, tetapi risiko konflik meningkat jika ada dugaan pilih kasih.
“Kalau uangnya cepat turun tapi pekerjaannya tidak rapi, itu sama saja menunda bencana berikutnya.” Pandangan seperti ini kerap muncul dari warga yang sudah beberapa kali mengalami siklus banjir dan pemulihan, lalu melihat kerusakan berulang karena perbaikan setengah hati.
Gaji Petani Pulihkan Sawah dan suara buruh tani yang sering tak terdengar
Tidak semua orang yang bekerja di sawah adalah pemilik lahan. Buruh tani adalah kelompok yang paling rentan ketika bencana datang. Saat sawah rusak, mereka kehilangan sumber upah. Mereka juga sering tidak tercatat sebagai penerima bantuan karena tidak memiliki lahan atau tidak masuk daftar kelompok tani tertentu. Program gaji pemulihan sawah membuka peluang untuk memasukkan buruh tani sebagai tenaga kerja yang dibayar, asalkan pendataan sosial dilakukan dengan benar.
Di sejumlah desa, buruh tani justru menjadi tulang punggung pekerjaan pemulihan karena mereka terbiasa kerja fisik harian. Namun persoalannya, mereka sering berada di posisi tawar rendah. Jika gaji ditetapkan tanpa memperhitungkan beban kerja, buruh tani bisa menerima upah yang tidak layak. Pemerintah desa dan kelompok tani perlu menyepakati standar upah yang adil, termasuk pembagian tugas yang tidak berat sebelah.
Ada pula isu keselamatan kerja. Pemulihan sawah pasca bencana bisa berbahaya: tanah labil, sisa puing, aliran air yang belum stabil, dan risiko penyakit kulit. Program gaji seharusnya disertai penyediaan alat pelindung sederhana seperti sepatu boot, sarung tangan, dan masker saat pengerukan lumpur kering. Hal ini sering dianggap sepele, padahal biaya kesehatan bisa menggerus manfaat upah yang diterima.
Gaji Petani Pulihkan Sawah menghadapi ancaman gagal tanam dan psikologi bencana
Bencana tidak hanya merusak lahan, tetapi juga memukul psikologi petani. Banyak yang mengalami trauma melihat air datang tiba tiba, kehilangan ternak, atau rumah rusak. Ketika mereka kembali ke sawah, mereka bekerja di tempat yang mengingatkan pada kejadian itu. Dalam situasi seperti ini, program gaji pemulihan memberi struktur aktivitas: ada jadwal, ada target, ada rasa kebersamaan. Bagi sebagian orang, bekerja bersama menjadi cara untuk memulihkan mental, bukan sekadar lahan.
Namun ancaman gagal tanam tetap menghantui. Petani bekerja memulihkan sawah sambil melihat langit, menghitung hari, dan menebak apakah hujan besar akan datang lagi. Jika bencana terjadi berulang dalam satu musim, kelelahan sosial meningkat. Program gaji pemulihan harus adaptif, misalnya dengan membagi pekerjaan dalam paket kecil yang bisa selesai cepat, bukan proyek panjang yang rentan terhenti.
Beberapa desa mulai membahas langkah mitigasi sederhana sebagai bagian dari pemulihan. Misalnya membuat parit tambahan, memperkuat tanggul dengan vegetasi, atau menata ulang jalur air agar tidak langsung menghantam petakan. Meski tidak semua bisa dilakukan segera, memasukkan elemen mitigasi ke dalam pekerjaan yang dibayar membuat pemulihan tidak sekadar mengembalikan kondisi lama, tetapi memperkecil risiko kerusakan ulang.
Gaji Petani Pulihkan Sawah dan dinamika bantuan yang kadang tumpang tindih
Di wilayah bencana, bantuan datang dari banyak arah: pemerintah, organisasi sosial, perusahaan, hingga relawan. Niatnya baik, tetapi tanpa koordinasi, bantuan bisa tumpang tindih. Ada desa yang menerima banyak bantuan alat kerja, sementara desa lain kekurangan. Ada kelompok yang menerima bantuan benih, tetapi tidak mendapat dukungan pemulihan saluran air. Dalam kondisi ini, program gaji pemulihan sawah perlu ditempatkan sebagai tulang punggung yang menyatukan berbagai bantuan, bukan berdiri sendiri.
Koordinasi yang rapi biasanya terlihat dari satu hal: adanya rencana kerja pemulihan yang ditempel di tempat umum, berisi daftar lokasi, jenis pekerjaan, jadwal, dan siapa penanggung jawabnya. Rencana ini memudahkan donatur menempatkan bantuan pada celah yang benar, misalnya menyumbang bahan bakar alat berat, menyediakan konsumsi pekerja, atau membantu pengadaan karung untuk penguatan tanggul.
Tumpang tindih juga terjadi pada data penerima. Ada petani yang terdaftar di beberapa program, ada yang tidak terdaftar sama sekali. Di sinilah peran perangkat desa dan ketua kelompok tani menjadi krusial, meski tidak mudah. Mereka harus menghadapi tekanan dari warga, menjaga akurasi, dan memastikan program gaji pemulihan tidak memicu konflik horizontal.
Gaji Petani Pulihkan Sawah dan peluang menghidupkan kembali ekonomi desa
Ketika pemulihan sawah berjalan, efeknya merembet ke banyak sektor. Toko bangunan menjual cangkul, pipa, dan semen. Warung makan kembali ramai karena pekerja membutuhkan konsumsi. Bengkel kecil menerima servis mesin pompa dan alat pertanian. Aktivitas ini menandakan ekonomi desa mulai bergerak, meski pelan.
Ada pula peluang memperbaiki tata kelola pertanian yang selama ini rapuh. Bencana sering membuka mata tentang pentingnya catatan lahan, peta irigasi, dan organisasi kelompok tani yang solid. Program gaji pemulihan bisa menjadi momentum memperkuat kelembagaan. Misalnya, kelompok tani yang biasanya pasif menjadi aktif karena harus mengatur jadwal kerja, membuat laporan, dan bernegosiasi dengan pemerintah.
Di beberapa tempat, pemulihan sawah juga diikuti dengan perbaikan jalan usaha tani. Meski bukan bagian inti sawah, akses jalan menentukan biaya angkut hasil panen. Jika jalan rusak, biaya transport naik, harga gabah di tingkat petani turun. Mengintegrasikan perbaikan akses ke dalam program kerja bergaji bisa mempercepat pemulihan ekonomi lebih luas.
Gaji Petani Pulihkan Sawah dalam sorotan transparansi dan kepercayaan publik
Setiap program yang melibatkan uang tunai selalu berhadapan dengan satu pertanyaan: apakah dana benar benar sampai ke pekerja. Di desa, isu ini sangat sensitif karena menyangkut hubungan sosial yang dekat. Satu tuduhan kecil bisa memecah kelompok tani. Karena itu, transparansi harus menjadi bagian dari desain program, bukan tambahan belakangan.
Praktik yang dianggap efektif antara lain pengumuman daftar penerima kerja, besaran upah, dan total hari kerja di papan informasi desa. Beberapa desa juga mengadakan pertemuan mingguan untuk mengevaluasi progres pekerjaan dan pembayaran. Jika ada keterlambatan transfer, alasan dijelaskan terbuka. Langkah seperti ini sederhana, tetapi dampaknya besar untuk menjaga kepercayaan.
Media lokal juga mulai memberi perhatian pada fase pemulihan, tidak hanya saat bencana terjadi. Ini penting karena sorotan publik mendorong akuntabilitas. Ketika warga tahu program gaji pemulihan diawasi, peluang penyimpangan menurun. Namun pengawasan publik juga harus adil: tidak semua keterlambatan berarti penyelewengan, kadang murni masalah administrasi atau akses perbankan.
Gaji Petani Pulihkan Sawah dan pertarungan melawan sedimentasi yang berulang
Di beberapa daerah aliran sungai di Sumatera, sedimentasi bukan peristiwa sekali. Ia berulang karena hulu mengalami pembukaan lahan, erosi, dan kerusakan vegetasi. Ketika hujan besar datang, material turun, sungai dangkal, lalu meluap ke sawah. Pemulihan sawah dengan gaji kerja bisa mengatasi gejala, tetapi sumber masalah tetap ada.
Namun di tingkat desa, petani sering tidak punya kendali atas hulu. Yang bisa mereka lakukan adalah memperkuat adaptasi lokal: meninggikan pematang di titik rawan, membuat jalur pembuangan air, dan menata ulang posisi saluran agar tidak mudah tersumbat. Pekerjaan adaptasi seperti ini bisa dimasukkan ke paket kerja bergaji, dengan catatan ada arahan teknis.
Dalam beberapa diskusi warga, muncul gagasan membuat tim pemeliharaan rutin yang dibayar secara berkala, bukan hanya saat bencana. Logikanya sederhana: lebih murah membayar pemeliharaan kecil daripada membayar pemulihan besar setelah kerusakan parah. Tetapi gagasan ini membutuhkan keberanian anggaran dan komitmen politik, karena manfaatnya tidak selalu terlihat cepat.
Gaji Petani Pulihkan Sawah dan cerita lapangan tentang ketahanan pangan yang dipertaruhkan
Ketika sawah di Sumatera rusak, dampaknya tidak hanya lokal. Sumatera adalah salah satu lumbung pangan penting, dan gangguan produksi bisa memengaruhi pasokan regional. Namun bagi petani, isu ketahanan pangan terasa sangat personal: apakah keluarga bisa makan dari hasil sendiri, atau harus membeli beras dengan harga yang naik.
Di desa terdampak, banyak keluarga petani menyimpan gabah untuk konsumsi beberapa bulan. Bencana bisa merendam lumbung, merusak stok, dan memaksa mereka membeli. Pada saat yang sama, pendapatan dari panen hilang. Skema gaji pemulihan sawah membantu menutup celah ini, sehingga keluarga tidak jatuh ke kondisi rawan pangan.
Di beberapa pasar tradisional, pedagang mengaku pasokan dari desa tertentu menurun setelah bencana. Harga bisa bergerak naik, terutama untuk beras kualitas tertentu. Ini membuat pemulihan sawah menjadi isu yang lebih luas daripada sekadar urusan petani. Ia menyentuh stabilitas harga, daya beli, dan kebijakan pangan daerah.
Gaji Petani Pulihkan Sawah dan kebutuhan data yang lebih tajam daripada sekadar angka luas lahan
Selama ini, laporan kerusakan sering berhenti pada angka luas lahan terdampak. Padahal untuk pemulihan, detail lebih penting: ketebalan sedimen, jenis material, kerusakan struktur irigasi, dan akses alat berat. Tanpa data ini, anggaran gaji bisa meleset. Pekerjaan menjadi terlalu sedikit untuk kerusakan berat, atau terlalu banyak untuk kerusakan ringan.
Beberapa daerah mulai memakai pemetaan sederhana berbasis GPS ponsel untuk menandai titik kerusakan. Foto diberi koordinat, lalu dikompilasi. Cara ini tidak mahal, tetapi membutuhkan pelatihan singkat dan disiplin pengarsipan. Jika dilakukan konsisten, data ini bisa menjadi dasar pengajuan bantuan lanjutan, sekaligus bukti bahwa pekerjaan benar benar terjadi.
Kebutuhan data juga menyangkut siapa yang bekerja. Program gaji pemulihan seharusnya memprioritaskan rumah tangga yang paling kehilangan pendapatan, termasuk buruh tani dan petani penggarap. Tanpa data sosial, program bisa bias ke pemilik lahan yang lebih berpengaruh. Di sinilah desa perlu berani membuka ruang musyawarah yang jujur, meski tidak nyaman.
Gaji Petani Pulihkan Sawah dan sinyal perubahan cara negara hadir saat bencana
Selama bertahun tahun, respons bencana sering identik dengan bantuan darurat. Bantuan itu penting, tetapi tidak cukup. Yang dibutuhkan petani adalah pemulihan sumber penghidupan. Skema gaji pemulihan sawah menandai perubahan pendekatan: korban bencana tidak hanya diberi barang, tetapi diberi pekerjaan yang memulihkan aset produktif.
Perubahan ini juga menggeser cara masyarakat memandang bantuan. Petani tidak diposisikan sebagai penerima pasif, melainkan aktor utama yang memulihkan lahan. Negara menyediakan dana, alat, dan koordinasi, sementara petani mengerjakan pemulihan dengan pengetahuan lokal yang mereka miliki. Dalam banyak kasus, petani lebih tahu di mana air biasanya masuk, titik mana yang mudah jebol, dan bagaimana mengatur aliran agar tidak merusak tanaman.
Di Sumatera, di tengah cuaca yang makin sulit ditebak, pendekatan seperti ini terasa semakin relevan. Pemulihan sawah bukan pekerjaan satu kali, melainkan rangkaian tindakan yang menuntut kecepatan, ketelitian, dan keadilan pembagian kerja. Program gaji pemulihan bisa menjadi alat yang efektif, selama ia tidak berubah menjadi rutinitas seremonial, dan selama suara petani di sawah tetap menjadi acuan utama dalam setiap keputusan kerja.
